SEMARANG – Setelah terlepas selama dua tahun anggaran (TA), opini wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap keuangan pemkab Kebumen kembali ke genggaman untuk tahun anggaran 2015.

Kebumen dua tahun berturutturut meraih WTP pada TA 2011 dan 2012. Selanjutnya pada TA 2013 dan 2014 terlepas.

Pada penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (30/5), diketahui bahwa laporan keuangan pemkab Kebumen TA 2015 dengan opini WTP.

Selain Kebumen terdapat Sragen, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, dan Pekalongan yang masing-masing juga mendapatkan opini WTP.

Hadir bupati Kebumen Yahya Fuad, ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo, Sekda Adi Pandoyo, Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen Dwi Budi Satrio, kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Supangat, Inspektorat Widiyatmoko, Kabag Humas Drajat Tri Wibowo, dan kepala Dinas Sumber Daya Air Energi Sumver Daya Mineral (SDAESDM) Kabupaten Kebumen Suhartomo.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan itu berlangsung di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 175, Banyumanik, Semarang, kemarin.

Bimbingan BPK

Diawali dengan pemutaran video prosedur keselamatan di BPK. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan berita acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan masing-masing kabupaten yang diwakili bupati dan ketua DPRD.

Setelah Pekalongan giliran Kebumen diwakili bupati Yahya Fuad dan ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo disaksikan kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo.

Bupati Kebumen Yahya Fuad yang mewakili bupati daerah lain mengatakan, berkat bimbingan BPK, raihan WTP menjadi pendorong dalam melaksanakan keuangan dan pelaporan untuk mempertahankan WTP. ”Semoga yang kita laksanakan bersama ini mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT,” katanya.

Hery Subowo mengumumkan hasil pemeriksaan laporan keuangan tujuh daerah tersebut yang masing-masing mendapatkan WTP. Kebumen disebut mendapatkan WTP setelah Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri.

Terakhir Pekalongan yang mendapatkan WTP untuk kali pertama. Hery mengemukakan, penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini puncak dari mekanisme akuntabilitas keuangan daerah.

Kendati demikian, pihaknya juga membuat rekomendasi agar direspons pemkab untuk diperbaiki, sehingga predikat WTP dipertahankan di tahun mendatang. ”Kami akan terus pantau apakah rekomendasinya ditindaklanjuti,” katanya. Dia mencontohkan tata kelola aset yang masih kurang memadai.

Di samping itu terkait kesiapan kebijakan sistem akuntansi pemerintahan (SAP), SDM, dan teknologi aplikasi yang dinilai belum siap. Tidak hanya di Jateng, tetapi di seluruh Indonesia.

Pihaknya pun meminta perlu adanya langkah yang ditempuh pemkab untuk menyiapkan dan melakukan pembenahan. ”Tidak perlu menunggu tim BPK datang,” imbuhnya. (K5-32)

sumber : suaramerdeka.com