KEBUMEN – Pj Bupati Kebumen Arief Irwanto meminta Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPTP2K) Kebumen berbasis data yang lengkap, akurat, dan aktual. Untuk itu, pengumpulan data rumah tangga miskin (RTM) oleh Pokja Data tahun 2015 sebagai data pelayanan UPTP2K pun harus segera diselesaikan.

Karena itu, pada saatnya nanti dapat diintegrasikan dengan data Tim Koordinasi Percepatan Kemiskinan Daerah (TKP2KD) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Ini sebagai dasar penetapan sasaran program bantuan untuk warga miskin dalam pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

“Pemanfaatan basis data tersebut digunakan untuk memetakan masalah kemiskinan di Kebumen berdasarkan faktor penyebab beserta program percepatan penanggulangan kemiskinan di setiap kecamatan hingga desa, secara terintegrasi dan tidak over lapping,” kata Arief saat Rapat Koordinasi (Rakor) multi-stakeholders UPTP2K Kebumen di ruang Bappeda Kebumen.

Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya bisa melakukan sharing program penanggulangan kemiskinan dengan stakeholder yang ada.

Diharapkan, masing-masing pihak dapat terlibat aktif di dalamnya. Sebagai contoh Baznas dapat berkonsentrasi pada jenis bantuan di luar program pemerintah yang sudah ada.

Peningkatan Pengunjung

Badan Kerja Sama Antar-Desa (BKAD) dapat berkonsentrasi pada jenis bantuan peningkatan akses warga miskin dan infrastruktur pedesaan dalam pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi serta lainnya.

Kepala UPTP2K Kebumen Cokro Aminoto menyampaikan tugas pokok fungsi serta capaian kinerja lembaga yang baru berdiri pada Agustus lalu itu. Menurutnya, ada peningkatan jumlah pengunjung dan permintaan verifikasi. Untuk bulan pertama terdapat 67 pengunjung dan yang mengajukan permintaan verifiikasi 57 orang.

“Untuk kondisi sekarang meningkat lagi 120-an orang,” imbuh Cokro yang juga Sekretaris Bappeda itu. Lebih lanjut, untuk mewujudkan UPTP2K sesuai anjuran Pj Bupati Arief Irwanto, pihaknya masih menunggu data dari TKP2KD yang saat ini baru terkumpul 50 persen di Bappeda.

Dalam Rakor itu juga diisi diskusi dan tanya jawab yang membahas permasalahan pelayanan warga miskin, tugas pokok UPTP2K serta komitmen penanganan kemiskinan secara lintas sektor yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Rapat di akhiri dengan pembubuhan tanda tangan bersama dari seluruh peserta. (K5-78)

SUMBER : suaramerdeka.com