GOMBONG - Dinas kesehatan kabupaten atau kota yang memiliki fungsi pengawasan sistem secara keseluruhan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus bermain cepat, dinas Kesehatan harus melakukan monitoring secara ketat.

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM dan Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Prof dr Laksono Trisnantoro MSc PhD kepada Suara Merdeka usai menjadi pembicara dalam Seminar Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Akuntabilitas Fasilitas Kesehatan (Faskes) Primer di Era JKN di Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan (BPTPK) Gombong, Kebumen, Rabu (17/9).

"Perlu dibuat kelompok kerja untuk melihat apa yang terjadi secara spesifik dan detail tidak akan tahu persoalan yang sebenarnya," ujar Laksono Trisnantoro.

Seminar yang berlangsung sejak Selasa (16/9) itu dibuka oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng dr Djoko Mardijanto MKes. Sebanyak 70 peserta terdiri atas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jateng, kepala bidang yang memiliki tupoksi pembinaan puskesmas, pejabat di struktural Dinkes Provinsi dan Surveyor serta pendamping akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan Jateng.

Dalam kesempan itu, Laksono menyampaikan materi sinergitas pelayanan prima, akreditasi dan akuntabilitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam level konsep dan implementasi. Materi itu dipertajam dosen UGM lainnya, Yos Hendra SE MM.

Peningkatan Mutu
Seminar yang dipandu Kepala BPTPK Provinsi Jateng Taufik Kurrachman itu menjadi ajang curhat para pejabat di jajaran dinas kesehatan kabupaten/kota. Berbagai persoalan yang dihadapi disampaikan. Antara lain persoalan di internal puskesmas, antar-puskesmas, termasuk kesejangan dengan pelayanan kesehatan primer lain, seperti dokter keluarga dan klinik swasta.

Persoalan lain, seperti adanya realitas banyak dokter puskesmas yang sekaligus menjadi dokter keluarga. Muncul juga permasalahan di sejumlah tempat mengenai kapitasi antara dokter keluarga dan klinik justru lebih banyak dibandingkan dengan puskesmas. Menyikapi banyaknya persoalan itu, Laksono menyampaikan perlu adanya pertemuan lanjutan, seperti workshop untuk membahas secara detail.

"Aspek hukum juga perlu diperbaiki, sehingga kebijakan di tingkat kementrian benar-benar bisa terlaksana hingga tingkat bawah," ujar pria asli Yogyakarta tersebut seraya mendorong puskesmas untuk terus berbenah dalam segala aspeknya.

Sementara itu, Pungky Samhasto dari Dinas Kesehatan Jateng menyampaikan meteri strategi dan arah peningkatan mutu fasilitas kesehatan primer di era JKN dan implikasi serta akuntabilitasnya. Sebelumnya, materi peningkatan kapasitas SDM faskes primer dalam mendukung JKN disampaikan Kepala BPTPK Provinsi Jateng Taufik Kurrachman.

"Seminar ini bertujuan memperoleh gambaran strategi dan arah kebijakan peningkatan mutu faskes primer melalui akreditasi. Juga memperoleh gambaran sinergitas akreditasi dengan pelayanan prima dan BLUD pada level konsep dan implementasi."

Menurut dia, di era JKN, peranan puskesmas sebagai faskes primer semakin penting. Selain karena milik pemerintah yang distribusinya sangat luas , juga memiliki jaringan dengan tenaga perawat, bidan, lintas program dan lintas sektoral yang baik (J19-32)

sumber : media cetak Suara Merdeka