KEBUMEN - Pelaksana PNPM Kabupaten Kebumen menolak rencana pemotongan dana PNPM sebanyak 20 persen yang dilakukan pemerintah pusat. Pasalnya, rencana itu akan merepotkan unsur pelaksana di lapangan.

Beberapa proyek fisik PNPM yang sekarang sedang berjalan juga akan terkena imbas dan dikhawatirkan memicu gejolak sosial.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Pelaksanaan PNPM Kabupaten Kebumen di Rumah makan Yunani, kemarin. Raker tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pelaksana PNPM, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Drs Pudjiono dan Kepala Bapermades Kebumen,Moh Amirudin SIP.

Fasilitator PNPM Kabupaten Kebumen, Nur Cahyo ST menjelaskan, rapat tersebt membahas tentang Surat Edaran Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Dalam Negeri Nomor 900/4075/PMD/Jakarta/31/5/2013. Surat tersebut berisi tentang penundaan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2013. "Pada surat tersebut terdapat rencana pemotongan anggaran sebesar 20%," katanya.

Sementara itu Ketua Forum Badan Kerja Sama Antar Desa Kabupaten Kebumen, Drs Carta Hanindya, program PNPM merupakan program pengentasan kemiskinan yang cukup efektif.

Jika anggaran dipotong tentu akan merugikan masyarakat miskin.

Dia menjelaskan, penentuan prioritas kuota penerima dana PNPM kedepan juga dipastikan tersendat apabila terjadi pemotongan anggaran.

Surat Keberatan

"Pasti ada desa yang tidak mendapatkan dana PNPM. Ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Kami berharap kepada Pemeirntah Kabupaten Kebumen segera membuat surat keberatan kepada Pemerintah Pusat atas pemotongan anggaran tersebut," tandasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen, Moh Amirudin SIP mengatakan, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi tersebut ke Bupati Kebumen untuk ditindaklanjuti ke Jakarta. "Dalam mencarikan solusi itu melalui APBD Perubahan sepertinya tidak mungkin, karena dana APBD Perubahan dananya sangat minim," kata dia.

Alternatif lain, lanjutnya, yakni melalui perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada program PNPM, karena dana SPP selama ini banyak yang mengendap. "Jalan keluar yang lain, dalam program fisik, bisa dilakukan pengurangan dalam volume pembangunan pada hal-hal yang kurang penting," tandasnya. (K42-86)

sumber :suaramerdeka