KEBUMEN - Pemkab Kebumen tampak kerepotan menangani masalah produksi sampah yang semakin meningkat. Bagaimana tidak? Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan tidak sebanding dengan jumlah personil kebersihan maupun sarana prasarana yang dimiliki pemerintah.

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kebumen, Ir Bambang Sunaryo MSc mengatakan, total tenaga kebersihan mencapai 160 orang.

Mereka terbagi atas 130 orang di wilayah kota Kebumen dan 30 orang di wilayah Gombong. Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki sebanyak 12 dumptruck dan delapan amrol.

"Adapun becak sampah memiliki 24 unit namun dalam kondisi rusak. Hanya dua unit yang masih bisa dioperasikan," ujar Bambang Sunaryo kepada Suara Merdeka, kemarin.

Bambang menambahkan, perngelolaan sampah membutuhkan anggaran yang sangat besar. Biaya operasional pengelolaan sampah yang dianggarkan setiap tahun mencapai Rp 2 miliar.

Pelayanan Menurun

Jumlah itu belum meliputi gaji pegawai negeri maupun honorer. Jika ditambah dengan gaji bisa mencapai Rp 4-5 miliar. "Di sisi lain, retribusi dari bidang persampahan ini masih sangat kecil yakni Rp 190 juta per tahun," imbuhnya.

Akibat terus meningkatkan produksi sampah, kemampuan melayani semakin menurun. Jika sekitar lima tahun lalu kemampuan melayani 24 persen saat ini kemampuan pelayanan sampah menurun menjadi sekitar 38%.

Untuk itulah, pihaknya terus berupaya mencari terobosan untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten berslogan Beriman itu. Salah satu solusinya dengan menegakkan aturan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang kebersihan. Solusi lain dengan menyerahkan masalah angkutan sampah kepada pihak ketiga.

Bambang Sunaryo mengingatkan dalam Perda, retribusi kebersihan yang dipungut dari masyarakat, bukan untuk pengambilan sampah dari rumah. Melainkan dari tempat penimbunan sampah sementara (TPS) hingga tempat pembuangan akhir (TPA). (J19-86)

sumber : suaramerdeka