SALATIGA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 9 Salatiga, Jumat (7/11/2025). Sebanyak 749 siswa di sekolah tersebut menjadi penerima manfaat dari program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi pelajar.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran dan Gubernur Luthfi berinteraksi langsung dengan para siswa, sekaligus meninjau dapur serta proses distribusi menu MBG. Salah satu siswi kelas VIII, Salma, menyampaikan rasa senangnya atas adanya program tersebut. Menurutnya, menu yang disajikan tidak hanya lezat, tetapi juga sehat dan bervariasi.

“Menunya lengkap dan bergizi, ada sayur, buah, dan protein,” ujar Salma.

Gubernur Luthfi menekankan pentingnya pengawasan bahan pangan dan kualitas menu dalam pelaksanaan MBG agar mutu dan keamanan makanan tetap terjamin. Ia menyebut, Wapres Gibran hadir untuk memastikan program berjalan tepat sasaran — baik dari segi gizi, ketepatan waktu, kemudahan menu, maupun kepuasan penerima manfaat.

Berdasarkan data per 5 November 2025, program MBG di Jawa Tengah telah menjangkau 6.308.163 penerima manfaat, atau sekitar 65,44 persen dari potensi total 9,6 juta penerima. Dari jumlah tersebut, 6,12 juta merupakan peserta didik dari tingkat TK hingga SMK dan pondok pesantren, 20.536 ibu hamil, 43.579 ibu menyusui, serta 122.306 balita.

Dalam mendukung keberlanjutan program, Pemprov Jateng juga memperkuat infrastruktur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Dari target 3.228 titik, hingga awal November telah terealisasi 2.267 titik (70,22 persen), yang dikelola oleh berbagai pihak termasuk Polri, TNI, pondok pesantren, BUMD, dan pemerintah daerah. Di Kota Salatiga sendiri, terdapat 12 dari 22 titik SPPG yang sudah beroperasi.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pemprov Jateng juga terus melakukan pemantauan suplai, pengawasan keamanan pangan, serta edukasi masyarakat mengenai pola makan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dan kampanye Stop Boros Pangan.

Sebagai bentuk komitmen, Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa Pemprov Jateng telah membentuk Satgas Percepatan Program MBG melalui SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 tanggal 25 Maret 2025. Saat ini, sudah ada 15 kabupaten/kota yang memiliki satgas, termasuk Cilacap, Purworejo, Magelang, Klaten, Demak, Kudus, hingga Kota Semarang dan Pekalongan.

Selain itu, pemprov juga memanfaatkan 134 aset lahan pemerintah melalui mekanisme pinjam pakai sesuai Surat Sekda Nomor S/500.1/37/25 tanggal 2 Juni 2025. Dari sisi keamanan pangan, 323 titik SPPG telah memperoleh Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), meliputi pemeriksaan kesehatan lingkungan, pelatihan penjamah makanan, hingga uji laboratorium berkala.

Luthfi menegaskan, seluruh pelaksana MBG di Jawa Tengah diwajibkan memiliki Sertifikasi Laik Higiene Kesehatan (SLHK) sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan.

“Kebijakan ini memastikan seluruh petugas MBG, termasuk tenaga gizi, telah mendapatkan pelatihan sesuai standar dinas kesehatan kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia berharap kebijakan tersebut mampu mencegah terjadinya insiden negatif dalam pelaksanaan program, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk menampung masukan dan keluhan, Pemprov Jateng juga membuka posko layanan pengaduan MBG melalui hotline 0811-2622-000 atau Call Center JNN 150945.

 

Sumber : jatengprov.go.id

IMG-20251107-WA0045-1024x678.jpg IMG-20251107-WA0043.jpg IMG-20251107-WA0042.jpg