SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik sebanyak 1.049 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara luring maupun daring, sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (15/1/2026), meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen serta Sekretaris Daerah Sumarno.

Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak dapat dimanipulasi maupun ditunda, melainkan tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Jabatan adalah amanah. Tidak bisa direkayasa dan tidak bisa ditunda. Ini merupakan tanggung jawab moral,” tegasnya.

Gubernur juga meluruskan berbagai isu yang berkembang terkait pengisian jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menegaskan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan melalui sistem merit dan mekanisme profesional yang ketat, dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Dalam Negeri.

“Penentuan jabatan bukan ditentukan oleh saya, Gus Yasin, atau Pak Sekda, melainkan oleh profesionalisme masing-masing ASN,” ujarnya.

Adapun rincian pejabat yang dilantik terdiri atas 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dengan 37 pengukuhan jabatan tetap dan 9 berdasarkan rekomendasi BKN. Selanjutnya, 381 Pejabat Administrator yang terdiri dari 71 pengukuhan jabatan tetap, 309 rekomendasi BKN, serta 1 rekomendasi Kemendagri. Sementara itu, 623 Pejabat Pengawas dilantik, dengan rincian 175 pengukuhan jabatan tetap dan 440 berdasarkan rekomendasi BKN.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. Ia secara tegas melarang segala bentuk praktik titip-menitip jabatan.

“Tidak ada titipan dan tidak ada jasa penitipan jabatan. Semakin ada titipan, justru akan saya coret,” tegasnya.

Gubernur menilai rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dan penting untuk menjaga dinamika serta kesehatan organisasi. Ia menekankan bahwa birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus berorientasi pada pelayanan prima.

“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Masyarakat adalah ndoro, dan kita adalah pelayan,” ungkapnya.

Selain itu, para ASN diminta untuk senantiasa menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat kerja sama lintas OPD guna mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.

“Kolaborasi menjadi kunci utama dalam pembangunan Jawa Tengah,” pungkas Ahmad Luthfi. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

IMG-20260115-WA0069-1536x1025.jpg IMG-20260115-WA0079-1536x1025.jpg IMG-20260115-WA0068-1024x684.jpg IMG-20260115-WA0060-1024x684.jpg IMG-20260115-WA0084-1024x684.jpg