SURAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kesiapannya dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus memperkuat peran sebagai penopang pangan nasional pada tahun 2026. Sejumlah langkah strategis terus disiapkan guna mencapai target tersebut.

Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama pencapaian ketahanan pangan Jawa Tengah 2026. Komitmen ini ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta melibatkan instansi vertikal seperti Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, dan BPS Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Rabu (14/1/2026).

Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa peta jalan menuju swasembada pangan 2026 telah disusun secara terarah. Namun, keberhasilan target tersebut tidak dapat dicapai oleh pemerintah provinsi saja, melainkan membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam menjamin ketersediaan lahan, pengembangan komoditas unggulan, distribusi hasil produksi, hingga pemasaran.

“Termasuk peran instansi vertikal seperti Kodam dan Polda,” ujar Luthfi usai penandatanganan komitmen.

Dalam upaya mencapai swasembada pangan 2026, Pemprov Jateng menargetkan produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 12,22 persen dibandingkan realisasi tahun 2025. Selain itu, produksi jagung ditargetkan mencapai 3,7 juta ton atau naik 0,17 persen, serta tebu sebesar 4,4 juta ton.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan daerah prioritas intervensi sebagai sentra produksi pangan. Untuk komoditas padi, bantuan benih yang bersumber dari APBD 2026 akan difokuskan pada 12 kabupaten, yakni Cilacap, Kebumen, Tegal, Brebes, Pemalang, Demak, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Blora, Rembang, dan Pati.

Sementara itu, pengembangan produksi jagung dilakukan di delapan kabupaten dengan total luas lahan 3.200 hektare, meliputi Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Karanganyar, Kendal, Pemalang, dan Rembang. Untuk komoditas tebu, intervensi juga disiapkan melalui pengembangan kawasan tebu di Kabupaten Blora.

Upaya lainnya adalah menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat benih dan bibit nasional. Gubernur telah menginstruksikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah untuk mengoptimalkan 75 balai pertanian dan perkebunan yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

Selain itu, Pemprov Jateng secara tegas melarang alih fungsi lahan pertanian dan lahan hijau menjadi kawasan permukiman. Larangan tersebut telah disampaikan berulang kali kepada para kepala daerah dan dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN.

“Jangan main-main dengan persoalan ini. Jika terbukti melanggar, akan saya tindak,” tegas Luthfi.

Pemprov Jateng juga tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengelolaan hasil panen yang selama ini banyak keluar daerah. Pergub tersebut diharapkan dapat memperkuat konsolidasi penjualan hasil panen padi agar kebutuhan pangan Jawa Tengah dapat dipenuhi terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke daerah lain.

Di luar sektor pertanian dan perkebunan, swasembada pangan juga diperluas ke sektor peternakan dengan target produksi susu sebesar 942.497 ton, daging 76.570 ton, dan telur 917.863 ton. Sementara di sektor perikanan dan kelautan, ditargetkan produksi perikanan tangkap mencapai 354.029 ton, perikanan budidaya 600.000 ton, serta garam sebanyak 541.775 ton. Penguatan sentra garam rakyat akan dilakukan di wilayah Rembang, Pati, Demak, Jepara, Brebes, Cilacap, dan Purworejo.

IMG-20260114-WA0063-1-1024x683.jpg IMG-20260114-WA0068-1-1024x682.jpg IMG-20260114-WA0077.jpg IMG-20260114-WA0080.jpg IMG-20260114-WA0078-1024x682.jpg