SEMARANG – Kelayakan sebuah rumah tidak semata diukur dari kekuatan bangunan atau kondisi atapnya, melainkan dari rasa aman, martabat, dan harapan masa depan yang tumbuh bagi penghuninya. Prinsip inilah yang menjadi landasan kebijakan perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2025 di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Pemprov Jawa Tengah tidak memosisikan perumahan sebagai sekadar proyek fisik atau target angka semata. Hunian layak dipandang sebagai instrumen keadilan sosial yang mampu memulihkan fungsi rumah sebagai ruang hidup yang manusiawi, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dan pendanaan, pemerintah provinsi menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Penanganan backlog perumahan dilakukan melalui sinergi berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, Baznas Jawa Tengah, CSR, partisipasi masyarakat, hingga sumber pendanaan lainnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 berbagai skema intervensi perumahan telah dijalankan. Hasilnya, hingga akhir tahun, sebanyak 274.514 unit hunian berhasil ditangani, baik melalui pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah.

Capaian tersebut melampaui target di sejumlah pos pendanaan. Dari APBN, realisasi mencapai 14.454 unit, jauh di atas target awal 7.534 unit, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dukungan kementerian/lembaga, serta Dana Desa. Sinergi pusat dan daerah dinilai efektif dalam menekan backlog perumahan yang sebelumnya mencapai lebih dari 1,3 juta unit.

Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target penanganan 17.510 unit terealisasi sepenuhnya. Menariknya, kebijakan provinsi lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas hunian dibanding pembangunan baru. Dari total tersebut, hanya 340 unit berupa pembangunan baru, sementara 17.170 unit difokuskan pada rehabilitasi dan peningkatan kelayakan rumah, sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Kontribusi pemerintah kabupaten/kota juga menunjukkan hasil signifikan. Dari target 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit. Dukungan CSR dan Baznas pun melampaui target, dengan capaian 4.012 unit dari rencana awal 2.070 unit, menandakan meningkatnya keterlibatan dunia usaha dan lembaga sosial dalam agenda perumahan rakyat.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor paling dominan, dengan kontribusi mencapai 219.524 unit, ditambah validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mampu mendorong gotong royong dan kesadaran kolektif warga dalam meningkatkan kualitas hunian mereka.

Meski demikian, tantangan masih tersisa. Hingga akhir 2025, backlog perumahan di Jawa Tengah tercatat sebanyak 1.058.454 unit. Angka ini menegaskan bahwa penyediaan hunian layak merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan kolaborasi berkelanjutan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program hunian layak menjadi fokus pembangunan daerah, terutama dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem. Program tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, Baznas, dan sektor swasta, serta dievaluasi secara berkala.

“Hasilnya, kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen, di atas rata-rata nasional,” ujarnya.

Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan perumahan memiliki keterkaitan erat dengan isu kemiskinan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, program hunian layak menjadi fondasi bagi masa depan keluarga. Jawa Tengah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menumbuhkan harapan, satu hunian layak demi kesejahteraan yang lebih merata.

IMG-20251227-WA0022-1536x1024.jpg IMG-20251227-WA0017.jpg IMG-20251227-WA0019-1024x768.jpg IMG-20251227-WA0023-1024x768.jpg