KEBUMENKAB.GO.ID  - Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kebumen menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di SMPN 3 Kebumen, Rabu (24/8).

Kepala BAPPEDA Kebumen Edi Rianto mengatakan, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (duapuluh) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. 

"Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Kebumen 2005-2025, masa berlaku RPJPD Kabupaten Kebumen akan segera berakhir, untuk itu perlu segera dilaksanakan penyusunan Rancangan Awal RPJPD baru untuk periode 2025-2045," ujar Edi.

Menurutnya, beberapa tahapan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui BAPPEDA, berupa Evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD 2005-2025 dan Survai penjaringan masalah serta harapan Masyarakat Kabupaten Kebumen untuk 20 Tahun kedepan.

"Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD lalu, menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kebumen sebesar 85,51 persen, termasuk dalam predikat kinerja Tinggi," tuturnya.

Kondisi ini merupakan rata-rata capaian kinerja berdasarkan Evaluasi Pencapaian RPJMD Kabupaten Kebumen per periodesasi, yaitu: RPJMD  2006- 2010 sebesar 83,69 persen, RPJMD 2010-2015 sebesar 82,85 persen, RPJMD 2016- 2021 sebesar 82,47 persen; dan RPJMD 2021-2026 sebesar 93,02 persen.

Keberhasilan pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025 dapat dilihat dari capaian indikator makro, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 64,05 menjadi 70,79 (semakin baik); 
2. Persentase Penduduk Miskin dari 29,83 persen menjadi 16,41 persen (semakin baik); 
3. Tingkat Pengangguran Terbuka dari 7,18 persen menjadi 5,92 persen (semakin baik); 
4. Pertumbuhan Ekonomi dari 3,21 persen menjadi 5,79 persen (semakin baik); 
5. Pengeluaran Perkapita Sebulan dari 458.024 rupiah menjadi 988.372 rupiah (semakin baik); 
6. PRDB Per Kapita dari 11.800 ribu rupiah menjadi 23.680 ribu rupiah (semakin baik). 

Adapun capaian indikator makro yang mengalami penurunan, yaitu: 

1. Indeks Gini dari 0,23 menjadi 0,28, meski menurun tapi masih masuk katagori merata.
 
2. Ketimpangan Pendapatan Menurut Bank Dunia dari 26,29 persen menjadi 19,86 persen, menurun namun masih tergolong merata.

Selain itu, tutur Edi, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada awal Tahun 2023, terdapat beberapa permasalahan Pembangunan yang menurut Masyarakat paling penting untuk ditangani diantaranya adalah,  Infrastruktur, Kemiskinan, Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

"Berawal dari hasil evaluasi RPJPD sebelumnya dan survey kepada masyarakat, akan dilaksanakan FGD untuk penajaman masalah dan tantangan Pembangunan jangka Panjang daerah," terangnya.

Lebih lanjut, Edi menuturkan, terdapat enam tema FGD yang dilaksanakan mulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2023, meliputi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan, Daya Saing Daerah, Ekonomi Inklusif, Budaya dan Ekologi, serta Infrastruktur berkelanjutan.

"Harapannya dengan dilaksanakannya FGD ini, akan semakin melengkapi data dan analisis permasalahan sebagai sumber masukan dalam perumusan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045," tegasnya.

Peserta yang hadir dalam forum FGD merupakan stakeholder kunci dalam Pembangunan meliputi unsur pentahelix Pembangunan terdiri dari unsur Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha, Media dan NGO. (al/dp)