Musrenbang Kebumen 2023, Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Pemulihan Ekonomi

KEBUMENKAB.GO.ID- Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 selama dua hari di Gedung Aula Setda Kebumen, Jumat (25/3), dan dilanjut keesokan harinya, Sabtu (26/3) di Pendopo Kabumian Kebumen.


Acara tersebut turut dihadiri Bupati Arif Sugiyanto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, jajaran Forkompimda, Pimpinan OPD, camat, pimpinan Perguruan Tinggi, BUMD, ormas, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dari unsur perempuan, anak dan disabilitas.


Banyak hal yang dibicarakan dalam Musrenbang kali ini mengenai arah pembangunan Kebumen dalam dua tahun mendatang hingga 2023.  Baik pembangunan fisik, birokrasi yang bersih, maupun pembangunan sumber daya manusia yang terus disesuaikan dengan visi misi Bupati.


Menurut Bupati, agenda besar pemerintah adalah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kebumen yang masih tinggi sebesar 17,83 persen, di atas provinsi (11,79%) dan nasional (10,14%). Selain itu Kebumen memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 7,68 persen atau sebanyak 92.190 jiwa.


"Ini adalah target dan PR kita bagaimana persoalan kemiskinan ini bisa cepat teratasi. Untuk itu, di tahun 2022 sampai 2023 banyak program yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi melalui pembangunan yang bersinergitas, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas," ujar Bupati.


Bupati bersyukur, berdasarkan rilis terbaru BPS, pertumbuhan ekonomi Kebumen tahun 2021 telah mencapai 3,71 persen. Pertumbuhan ekonomi ini mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 3,32 persen dan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 3,69%. 


"Hal ini menunjukkan telah terjadi pemulihan ekonomi di daerah maupun nasional dibandingkan tahun 2020 yang mengalami penurunan. Untuk itu kita perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini agar masyarakat bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang memadai," terang Bupati.


Bupati juga menyebut, tingkat pengangguran di Kebumen sempat mengalami kenaikan menjadi 6,07 persen. Itu terjadi pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 6,03 persen. Karena itu, Bupati meminta jajaran di bawahnya menyiapakan strategi besar guna mendorong terciptanya lapangan kerja.


"Beberapa langkah yang akan kita lakukan di tahun 2022 ini tentu masih dalam pembenahan infrastuktur secara bertahap. Kemudian untuk pemulihan ekonomi kita akan buat Kebumen International Expo di 2022 ini, kemudian di 2023 kita bangun kawasan berikat di Gombong, dan juga wisata Kali Ratu, di selatan sebagai maskot kebanggan Kebumen," terangnya.


Bupati menyampaikan, desa-desa melalui BUMDESMA nantinya juga dapat bekerja sama dalam pengelolaan objek wisata milik pemerintah daerah untuk peningkatan PAD dan PADes. Pemerintah di tahun 2022 akan membangun  kawasan budidaya udang terintegrasi (shrimp estate) di atas tanah 100 hektar milik pemerintah. 


"Tahun ini kita juga akan relokasi pasar hewan yang ada di Kecamatan Buayan untuk mendirikan pabrik sarung tangan. Tentunya ini akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Sedangkan pasar hewan, akan kita relokasi dengan merevitalisasi eks-terminal bus Gombong," ucap Bupati.


Di tahun ini pemerintah juga akan fokus untuk penataan kooridor jalan satu arah dengan pembuatan drainase dan trotoar. Uji coba penataan jalan satu arah akan dituntaskan sampai 2023. Bupati optimis, koridor Jalan Soekarno Hatta akan menjadi new branding menuju Kebumen yang Manglingi. 


Adapun untuk berbaikan kualitas SDM, Bupati mengarahkan peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui Kartu Kebumen Sejahtera (KKS). Di tahun 2022, Kartu KKS bakal mengcover 71 ribu peserta BPJS Kesehatan dari keluarga tidak mampu. Pemerintah juga memberikan beasiswa untuk siswa tidak mampu.


Terakhir, taklupa Bupati juga menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian kepada kaum disabilitas. Bantuan dan pendampingan akan terus diberikan kepada mereka sampai ke masyarakat paling bawah melalui pembentukan lembaga disabilitas.  (al/dp)