KEBUMENKAB.GO.ID - Pilkada Serentak semakin dekat, sudah paham apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang ASN ?

Seberapa penting netralitas ASN pada pilkada ? Mampukah ASN berpedoman pada Don’t ask and don’t tell. Jangan bertanya, dan tidak usah memberi tahu pilihan/preferensi politik pada siapapun, refleksikan pilihan hanya pada bilik suara nantinya. 

Dalam rangka upaya pencegahan atas pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Asep Nurdiana dan Plt Asisten 3 Y Rini Kristiani, mengikuti kampanye virtual gerakan nasional netralitas ASN dengan di Ruang Transit Arumbinang Kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu (7/10). 

Netralitas ASN dalam Pilkada ini dibahas dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN Seri Ke-4 (KU #4 GNN ASN) dengan Tema "ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri".

Kampanye virtual yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui media Zoom Meeting ini djelaskan point-point penting yang wajib dilakukan ASN, termasuk dilaksanakan juga deklarasi gerakan nasional netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2020.

Disampaikan Ketua KASN Agus Pramusinto bahwa pelaksanaan Gerakan Nasional Netralitas ASN merupakan upaya bersama mewujudkan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Agus juga mengatakan azas netralitas menjadi bagian dari etika dan perilaku yang wajib dilakukan oleh setiap ASN sebagai penyelenggara negara.

"Netralitas ASN tidak hanya diwujudkan dalam event-event politik, tetapi harus dimanifestasikan pula dalam aktivitas ASN lainnya yakni pelayanan publik, perumusan dan penetapan kebijakan serta manajemen ASN," jelas Agus Pramusinto

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia KH Maruf Amin menyampaikan, bahwa pilkada merupakan mandat konstitusi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana rakyat untuk menyampaikan hak konstitusinya dalam pemerintahan secara demokratis. Untuk itu proses pilkada yang netral harus dijaga tidak boleh dikotori oleh hal-hal yang merusak.

"ASN harus bersikap netral, adil, tidak berpihak, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan kelompok apapun. Hal ini dilakukan guna membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tegas Wapres Ma'ruf Amin

Turut hadir sebagai narasumber Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPK Firli Bahuri, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno serta Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro. (zul/dp)