KEBUMENKAB.GO.ID  - Program Jogo Tonggo yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam mengatasi COVID-19 hingga kini terus di gaungkan dan diterapkan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Tengah. Salah satunya dilakukan PT. BPR BKK Kebumen melalui kegiatan  Gowes sambil membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan, Selasa (22/9) itu Wakil Bupati  Arif Sugiyanto terlihat ikut gowes bersama Sekretaris Daerah Ujang Sugiyono serta OPD terkait, termasuk para karyawan/karyawati PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda). Wabup juga menyambut baik kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ini.

" Kegiatan yang baik, tentu saya apresiasi," ujar Wabup

Rute dalam gowes kali ini dimulai dari kantor pusat PT. BPR BKK di Jalan HM Sarbini No. 32 Kebumen, kemudian melewati rute hingga menuju Pasar Bandung Sruni Kecamatan Alian. Yang kemudian dilaksanakan pembagian 100 Paket Sembako untuk warga khususnya para pedangan kaki lima yang terdampak COVID-19.

Disela-sela kegiatan,  Direktur PT. BPR BKK Kebumen Sutrisno mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan kali ini merupakan upaya untuk mewujudkan hidup sehat sekaligus merupakan program 'Jogo Tongga Berbagi' sebagai bentuk kepedulian kepada sesama ditengah pandemi COVID-19.

‘’ Melalui Program 'Jogo Tonggo Berbagi', kita bagikan 100 paket sembako dengan harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat ditengah pandemi seperti sekarang ini,’’ujarnya.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa  BKK Kebumen ingin mensosialisasikan pada masyarakat tentang  program kredit pinjaman  tanpa agunan bagi pedagang dengan angsuran  tiga sampai enam bulan, yang hanya membebankan nasabah untuk membayar bunganya saja. Sedangkan pokoknya bisa dibayarkan setelah enam bulan kedepan. Tidak hanya itu,  BKK Kebumen juga mempromosikan program KOMPAK (Kredit  Murah Pedagang Pasar Kabupaten kebumen) yang memberikan keuntungan, yaitu suku bunga kredit antara 0,75% hingga  5% per bulan. 

‘’ Adapun plafond atau nilai tertinggi pengusulan kredit sebanyak RP 2juta, dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan bebas biaya potongan administrasi,’’imbuh Sutrisno. (thr/dp)