Kebumen Realokasi Anggaran Pilkada 2020

KEBUMENKAB.GO.ID - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aden Andri Susilo, Ketua KPU Yulianto, Ketua Bawaslu Arif Supriyanto, serta jajaran OPD terkait lainnya mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui video conference di ruang transit Pendopo Bupati, Sabtu 6 Juni 2020, sekira pukul 12.00 wib.

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Hari Nur Cahya Murni dengan agenda bahasan diantaranya terkait penyesuaian pembiayaan penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai tahapan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.

Usai rakor, Kepala BPKAD Aden Andri Susilo mengatakan diundurnya pelaksanaan Pilkada yang semula September menjadi Desember 2020 tentu berimplikasi pada penyesuaian anggaran. Besaran penyesuaian ini belum diketahui berapa persisnya karena harus dirapatkan kembali dengan pihak penyelenggara dan instansi terkait lainnya.

Aden juga menjelaskan Pilkada serentak tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Karena akan berlangsung ditengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya, sehingga perlu ada perhatian khusus terhadap para petugas penyelenggara baik alat pelindung diri atau lainnya yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Aden juga menambahkan, sebelumnya telah ada kesepakatan bersama untuk anggaran pelaksanaan Pilkada ini sebesar Rp 54 Miliar terbagi untuk Komisi Pemilihan Umum senilai Rp 41,8 Miliar dan Badan Pengawas Pemilu senilai Rp 12,2 Miliar. Dana tersebut diambil dari APBD dan dikucurkan secara bertahap. "Nanti akan kita rapatkan kembali terkait penyesuaian anggaran Pilkada ini," kata Aden.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kebumen Yulianto menjelaskan Pilkada tahun ini ada penambahan anggaran. Karena pelaksanaan Pilkada masih dalam situasi pandemi covid-19. Ada penambahan TPS, petugas dan kelengkapan APD. Secara otomatis juga tambah biaya," ungkap Yulianto tanpa menyebutkan besarannya.

Sedangkan Ketua Bawaslu, Arif Supriyanto mengaku ada penambahan biaya namun tidak terlalu signifikan. "Kisarannya antara Rp. 1 miliar untuk kelengkapan APD," kata Arif.

Arif berharap, penambahan biaya ini mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat diambil dari APBN dan Pemerintah Daerah dari APBD. Rapat berakhir sekira pukul 13.30 wib. (mn)