KEBUMENKAB.GO.ID – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyampaikan data realisasi investasi periode Triwulan III (Juli-September) tahun 2019 yang mencapai Rp 205,7 triliun, meningkat sebesar 18,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Capaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang.

Selama triwulan III tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 100,7 triliun (naik 18,9%) dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 105,0 triliun (naik 17,8%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang, terdiri dari 109.475 orang pada proyek PMDN dan 103.106 orang pada proyek PMA.

“Pemilihan Umum pada April 2019 lalu yang terlaksana dengan damai menunjukkan sinyal positif dan berdampak pada nilai realisasi Triwulan III tahun 2019, yang meningkat sekitar 2,6% dibandingkan Triwulan II tahun 2019 lalu. Hal ini mengindikasikan kegiatan investasi kembali menggeliat, sehingga target realisasi investasi tahun 2019 besar kemungkinannya akan tercapai pada Triwulan IV ini,” jelas Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta (Kamis, 31/10).

Lima negara asal PMA terbesar Triwulan III tahun 2019, antara lain: Singapura (US$ 1,9 miliar, 27,1%); Belanda (US$ 1,4 miliar, 20,0%); R.R. Tiongkok (US$ 1,0 miliar, 14,3%); Jepang (US$ 0,9 miliar, 12,9%); dan Hong Kong, RRT (US$ 0,4 miliar, 5,7%). Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) periode Triwulan III tahun 2019 berdasarkan sektor usaha (lima besar) yaitu: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 39,3 triliun, 19,1%); Listrik, Gas dan Air (Rp 39,1 triliun, 19,0%); Konstruksi (Rp 16,9 triliun, 8,2%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 16,4 triliun, 8,0%); serta Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 15,6 triliun, 7,6%).

“Selanjutnya BKPM akan bekerja secara lebih efisien, sebagaimana arahan Bapak Presiden Jokowi, melalui koordinasi dan kolaborasi yg lebih intens dengan Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah. Baik dalam pelayanan perizinan maupun untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor dalam merealisasikan investasinya”, lanjutnya.

Selama periode Triwulan III tahun 2019, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 112,1 trilliun, naik 14,4% dari Triwulan III tahun 2018 (sebesar Rp 98,0 trilliun). Sedangkan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 93,6 trilliun atau meningkat 23,5% dari Triwulan III tahun 2018 (sebesar Rp 75,8 trilliun). Lokasi proyek terbesar (lima besar), yaitu: DKI Jakarta (Rp 41,1 triliun, 20,0%); Jawa Barat (Rp 33,4 triliun, 16,2%); Jawa Timur (Rp 14,8 triliun, 7,2%); Riau (Rp 13,1 triliun, 6,4%); dan Jawa Tengah (Rp 11,1 triliun, 5,4%).

“Hal yang menarik adalah adanya peningkatan realisasi invetasi yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa. Pemerintah bertekad untuk terus mempercepat peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi lainnya di luar Pulau Jawa. Ini untuk menunjukkan pembangunan nasional yang tersebar sampai ke luar Pulau Jawa,” jelas Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani.

Peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa ini tidak lepas dari kian masifnya pembangunan infrastruktur di Luar Pulau Jawa. "Program pemerintah yang membangun infrastruktur secara Indonesia sentris mulai menarik perhatian investor. Selain karena investasi berbasis sumber daya alam merupakan primadona di luar Jawa," kembali ditegaskan Bahlil.

Bahlil optimistis, ke depan investasi diluar Jawa akan semakin kompetitif seiring dengan upaya pemerintah membangun dan mengembangkan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan destinasi Bali Baru.

Nilai investasi luar Jawa yg tinggi saat ini merupakan cerminan salah satu fokus dr 5 (lima) arah kebijakan penanaman modal di periode II Jokowi, yaitu penyebaran investasi berkualitas. Dengan berkembangnya infrastruktur di daerah, maka titik-titik pertumbuhan ekonomi akan tersebar dan mendorong geliat pemerataan kesejahteraan rakyat. “Penyebaran investasi yang merata tentunya berimbas positif pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan perekonomian daerah” ujar Bahlil.

Fokus lainnya arah kebijakan penanaman modal antara lain perbaikan peringkat kemudahan berusaha (doing business);  eksekusi realisasi investasi besar; mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM; dan promosi investasi terfokus berdasarkan sektor & negara.

Mengutip arahan Bapak Presiden saat Sidang Paripurna 20 Oktober 2019 lalu, Bahlil menyampaikan “kita perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam menghadapi dunia yang kompetitif ini, berorientasi pada hasil-hasil nyata, bukan saja pada proses. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan peningkatan produktivitas menjadi prioritas kita.”

Realisasi Investasi Januari-September 2019

Kumulatif realisasi investasi Januari-September 2019 mencapai Rp 601,3 triliun (target realisasi investasi tahun 2019 Rp 792 triliun, tercapai 75,9%). Terdiri atas realisasi PMDN sebesar Rp 283,5 triliun (naik 17,3%) dan realisasi PMA sebesar Rp 317,8 triliun (naik 8,2%) dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Realisasi investasi (PMDN & PMA) selama periode Januari-September tahun 2019 berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah: Jawa Barat (Rp 102,1 triliun, 17,0%); Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Rp 95,6 triliun, 15,9%); Jawa Tengah (Rp 47,2 triliun, 7,8%); Jawa Timur (Rp 46,8 triliun, 7,8%); serta Banten (Rp 33,8 triliun, 5,6%).

Lima besar negara asal PMA periode Januari-September 2019 adalah: Singapura (US$ 5,4 miliar, 25,5%); R.R. Tiongkok (US$ 3,3 miliar, 15,6%); Jepang (US$ 3,2 miliar, 15,1%); Belanda (US$ 2,1 miliar, 9,9%) dan Hong Kong, RRT (US$ 1,7 miliar, 8,0%). Sedangkan lima sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar untuk periode Januari - September 2019, antara lain: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 111,1 triliun, 18,5%); Listrik, Gas dan Air (Rp 95,9 triliun, 16,0%); Konstruksi (Rp 48,9 triliun, 8,1%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 47,4 triliun, 7,9%); serta Pertambangan (Rp 44,7 triliun, 7,4%). (*)