KEBUMENKAB.GO.ID - Sebagaimana diketahui bahwa prevalensi penyakit tidak menular terus mengalami peningkatan dan menjadi beban utama pembiayaan kesehatan. Pada tahun 1990, komposisi beban penyakit masih didominasi oleh penyakit menular sebesar 56%, dan penyakit tidak menular (PTM) hanya sebesar 37%, sisanya merupakan cedera sebesar 7%. Akan tetapi pada tahun 2015, terjadi transisi epidemologis dimana penyakit tidak menular (PTM), yang seharusnya bisa dicegah, mendominasi beban penyakit dengan proporsi 57%, sementara penyakit menular berkurang menjadi 30%, dan cedera naik menjadi 13% (Sumber: Double Burden of Diseases and WHO NCD Country Profiles (2016), Kemenkes).

Data dari Januari – Desember 2018, menunjukkan Penyakit Jantung (51,4%), Gagal Ginjal (11,26%), Kanker (16,65 %), dan Stroke (12,24%) merupakan penyakit kronis dengan beban pembiayaan terbesar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Total pembiayaan untuk seluruh penyakit tersebut adalah sebesar Rp 18,7 Triliun dengan perincian: Jantung (Rp 10,5 Triliun); Gagal Ginjal (Rp 2,3 Triliun); Kanker (Rp 3,4 Triliun); dan Stroke (Rp 2,5 Triliun).

Seluruh penyakit kronis ini adalah merupakan penyakit tidak menular yang terkait dengan perilaku hidup tidak sehat termasuk pola makan yang buruk, gizi tidak seimbang, kurang aktivitas fisik dan merokok, yang seharusnya bisa dicegah.

Terkait dengan hal diatas, TNP2K bersama Kementerian Kesehatan menggagas program Indonesia Mampu yang merupakan upaya untuk memperluas program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit tidak menular melalui kemitraan dengan dunia usaha. Bentuk konkrit dari program Indonesia Mampu adalah melakukan perbaikan dan perluasan Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) yang dibentuk oleh masyarakat dan dunia usaha yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dan telah diresmikan oleh Menteri Kesehatan bersama Perdana Menteri Denmark pada tahun 2017.

Dalam rangka perluasan program Indonesia mampu, maka diluncurkan program Komunitas Sehat yakni dengan menggiatkan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit tidak menular.

Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)

Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), merupakan bentuk intervensi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang telah digagas oleh Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2017, TNP2K melakukan uji coba perbaikan model intervensi Posbindu PTM ini di Kabupaten Bandung Barat dengan inisiatif bernama Indonesia Mampu, melalui program kemitraan dengan dunia usaha.

Peran dari Posbindu PT ini adalah: diantaranya Basic Health Screening, yang terdiri dari: Tes gula darah, tes kolesterol, pengukuran tekanan darah, pengukuran Body Mass Index (BMI), dan tes kejiwaan. Kemudian sebagai rujukan dan konseling. Jika hasil health screening menunjukkan kondisi diabetes dan hipertensi akan dirujuk ke faskes untuk mendapatkan penanganan. Jika masih dalam kondisi risiko tinggi akan diberikan konseling untuk pencegahan.

Agar dapat menjalankan perannya, posbindu memerlukan dukungan sumber daya seperti, lokasi dan tempat untuk Posbindu baik di Komunitas dan Workplace, pelatihan untuk kader pengelola Posbindu. Tersedianya alat-alat kesehatan, seperti alat cek darah, alat cek kolesterol, tensi darah, alat ukur BMI, dan lain-lain.

Konsep Posbindu PTM ini adalah dari dan untuk masyarakat. Sehingga diinisiasi oleh masyarakat dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Dunia usaha membantu dalam penyediaan fasilitas dan sarana yang diperlukan seperti penyediaan alat-alat kesehatan, sementara pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan membantu dalam hal tata laksana dan supervisi termasuk pelatihan kader. Program POSBINDU PTM diluncurkan Wakil Presiden 4 Oktober 2019. Peluncuran dilakukan serentak di  empat lokasi, yaitu Kampus UI di Depok dan Salemba, Kota Depok tepatnya  di lokasi Posbindu Kecamatan Cipayung, di Kecamatan Sekayu dan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin serta di Kecamatan Wari dan Candi Kabupaten Sidoarjo. 

Sasaran untuk program ini adalah untuk masyarakat diatas 15 tahun dengan target lebih dari 3.000 orang untuk masing-masing lokasi selama periode program mulai Oktober – Desember 2019. Selama pelaksanaan program akan dilakukan pengukuran baseline, pengkuran interim, dan pengukuran endline, untuk dampak dari intervensi terhadap kondisi kesehatan peserta program. (*)