KEBUMENKAB.GO.ID - Kabupaten Kebumen harus bangkit dari kemiskinan mengingat angka kemiskinannya saat ini berada diperingkat dua se Jawa Tengah. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan harus dicarikan solusinya dengan segera. Demikian ungkap Wakil Bupati H.Arif Sugiyanto SH didampingi Kepala Bap3da Ir. Puji Rahayu dan Kepala Dinas sosial (Dinsos) dr.Budi Satrio dalam acara dialog percepatan penuntasan kemiskinan bersama akademisi dan para alumni IAINU Kebumen di Resto Momong Kebumen, Selasa (21/5).

Menurut Wabup, kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih menjadi persoalan krusial yang harus ditanggulangi  secara sistematis, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dengan  berbagai unsur pemangku kepentingan. "Karenanya kita perlu integrasi dan sinkronisasi data kemiskinan agar segala bentuk program penanggulangan kemiskinan di Kebumen dapat tepat sasaran dan turun signifikan," ujar Wabup.

Terkait dengan integrasi dan sinkronisasi ini, Wabup menjelaskan bahwa saat ini sudah diterbitkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Kita harus mensinergikan dengan PBDT untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Semua program penanggulangan kemiskinan di Kebumen harus mengacu pada PBDT sebagai dasar dalam menentukan sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan," ujar Wabup.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bap3da Ir.Puji Rahayu sebelum mulai dialog mengatakan, untuk penghimpunan data warga miskin  menggunakan sistem jemput bola. Artinya, petugas mendatangi masyarakat miskin by name by addres. Dengan sistem ini bisa memberi hasil yang lebih akurat dan dapat dijadikan dasar untuk menyusun Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (SP2KD) baik ditingkat desa  maupun ditingkat kabupaten. "Setiap hasil pendataan warga miskin oleh pemerintah desa  wajib di input ke sistem informasi desa (SID) dan selanjutnya direkap semua oleh pemerintah kabupaten," jelas Ir. Puji Rahayu.

Ir. Puji Rahayu memaparkan bahwa Kebumen saat ini masih memiliki 208.660 jiwa atau sekitar 52.000 Rumah Tangga Miskin (RTM). Dan pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kebumen turun dari semula 19.60% di tahun 2017  menjadi 17,47%  pada tahun 2018.  “Meskipun terjadi penurunan, upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus terus di optimalkan melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi  dengan melibatkan semua stakeholders terkait. Penurunan angka kemiskinan ini hendaknya menjadi spirit dan motivasi  bersama untuk terus mengentaskan  kemiskinan di Kebumen," kata Ir.Puji Rahayu.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan sejumlah intervensi Kebijakan diantaranya bantuan Jaminan Kesehatan untuk warga miskin,  pembangunan dan rehabilitasi RTLH, pembangunan jambanisasi dan lain sebagainya. (mn)