Waspada Bahaya Doktrin Dari Filsafat Liberalisme Pragmatis

Menciptakan kondusifitas Kebumen yang beriman dan bertaqwa bisa saja mudah untuk diwujudkan, begitu pula kebalikannya. Kewaspadaan terhadap bahaya doktrin dan filsafat liberalisme pragmatis menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini mengingat kemampuan terbatas yang dimiliki Pemerintah dan Tentara Nasinal Indonesia (TNI) menjalan tupoksinya mengawasi dan membina mayarakat yang tinggal di Kabupaten Kebumen yang secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 Ha atau 1.281,115 Km2, dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan pegunungan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Demi stabilitas nasional di negara-negara berkembang acap kali berarti mengurangi kebebasan politik warga negara. Ideologi dalam arti fungsional digolongkan secara tipologi dengan dua tipe, yakni ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis.

Suatu ideologi dapat digolongkan doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas, diindoktrinasikan kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Biasanya sistem nilai atau ideologi yang diperkenankan hidup dalam masyarakat seperti ini hanyalah ideologi yang doktriner tersebut.

Akan tetapi, apabila ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, melainkan dirumuskan secara umum (prinsip-prinsipnya saja) maka ideologi tersebut digolongkan sebagai ideologi pragmatis. Dalam hal ini, ideologi itu tidak diindoktrinasikan, tetapi disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama dan sistem politik.

Hal ini disampaikan oleh Letkol Inf. Dany Rakca Andalasawan, S.AP Komandan KODIM 0709 Kebumen pada acara Pertemuan Ulama dan Umaro di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen Rabu (28/11) pagi.

Hadir dalam acara ini Bupati Kebumen, H. Buyar Winarso, SE, Wakil Bupati, Djuwarni, Amd.Pd, Sekretaris Daerah, H. Adi Pandoyo, SH, M.Si, Para Assisten, Staf Ahli, Pimpinan SKPD, Seluruh Camat serta para Alim Ulama se Kabupaten Kebumen yang jumlahnya kurang lebih 80 orang.

Kepala Bagian Kesra, Siti Nuriatun Fauziyah, S.Ag.Msi menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya acara ini adalah untuk meningkatkan tali silaturrahmi dan kerjasama serta berbagi rasa dan sumbang saran dalam berbagai ragam kegiatan keagamaan antara alim ulama dan pemerintah. Selain itu yang diharapkan dari pertemuan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 ini adalah masukan dan kritikan dari alim ulama dalam pembangunan Kabupaten Kebumen kedepannya.

Tiga nara sumber yang berasal dari Dandim Kebumen, Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen, serta Ketua MUI Kebumen, masing-masing mengajak para ulama untuk membahas tentang peran ulama dan pemerintah dalam pembentukan wawasan kebangsaan, Kebijakan dan progress pembangunan, Ulama dan pemersatu umat.

Pada akhir pertemuan, dialog antara ulama dan umaro digelar dengan dimoderatori Assisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab.Kebumen Drh. H.Djatmiko. Beberapa hal yang dimunculkan para ulama dalam dialog tersebut adalah tentang peran pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menghadapi lembaga pendidikan yang jauh dari wawasan kebangsaan, Penerapan budaya jawa terutama penggunaan bahasa jawa yang benar dan halus yang semakin menurun, serta harapan para alim ulama agar Pemerintah Kabupaten Kebumen melibatkan alim ulama dalam pengambilan suatu kebijakan pembangunan di kabupaten Kebumen.