KEBUMEN – Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Kebumen Cholidy Ibhar menyatakan, dibentuknya lembaga tersebut guna mendorong agar kebijakan pembangunan di Pemkab berbasis riset dan lebih membumi.

”Tidak jarang kebijakan daerah dikritik lantaran nalarnya kurang jelas yang pada gilirannya secara operasional kebijakan dimaksud kurang efektif,” tandas intelektual pada IAINU Kebumen itu, kemarin.

Menurut dia, kebijakan yang digulirkan sering kurang tajam dan kemudian dampaknya kurang menggigit pada kemaslahatan umat.

Hal yang paling memadai sebagai jawabannya, kebijakan yang selama ini dikembangkan tidak berbasis riset, tidak sepenuhnya berbagai kebijakan disangga ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dijelaskannya, dalam perspektif itu paling tidak muaranya untuk keluar dari permasalahan daerah di Kebumen. Meski agak terlambat, pembentukan DRD Kabupaten Kebumen tetap relevan.

Lima Tahun

Cholidy menyatakan, DRD akan segera merumuskan program kerja sepanjang 5 tahun melalui agenda setiap tahun. Ada beberapa alasan riset sejarah Kebumen dan pemetaaan kemiskinan menjadi gebrakan pertama DRD.

Pertama, perihal sejarah Kebumen menjadi polemik berkepanjangan di daerah. Patokan hari jadi Kebumen begitu tinggi kadar polemik dan gugatannya. Belum lagi, daya pantik dan spirit hari jadi Kebumen kurang memadai.

Menurut dia, hal itu tidak sebagaimana semangat yang membuncah di daerah lain saat memperingati hari jadinya. Padahal sejarah itu identitas, pijakan, motivasi, keteladanan dan potret diri Kebumen.

Tidak mungkin dan seharusnya proses pembangunan Kabupaten Kebumen berpijak pada sejarah yang sahih secara politik dan yuridis. Kedua, lanjut Cholidy, kehadiran negara seharusnya paralel dengan kesejahteraan masyarakat. (B3-32)

sumber : suaramerdeka.com