SEMARANG – Tahun 2025 kian mendekati akhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersiap menutup tahun dengan berbagai catatan penting sekaligus optimisme menatap 2026. Sepanjang 2025, beragam dinamika dan capaian mewarnai perjalanan pembangunan daerah.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, Jawa Tengah memasuki babak baru pembangunan. Pada sektor ekonomi, provinsi ini menghadapi tantangan kebijakan nasional, termasuk pengurangan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, kinerja perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan tren positif.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 November 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III 2025 mencapai 5,37 persen secara year on year (YoY). Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,04 persen.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi. Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menyampaikan bahwa struktur perekonomian daerah didominasi oleh industri pengolahan dengan kontribusi 33,43 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 13,44 persen, pertanian 12,88 persen, dan konstruksi 11,82 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan kontribusi 60,64 persen.

Capaian ini tidak terlepas dari berbagai program strategis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kolaborasi lintas sektor. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, hingga Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat turut mendorong meningkatnya realisasi investasi. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, nilai investasi di Jawa Tengah pada periode Januari–September 2025 mencapai Rp66,13 triliun. Investasi tersebut mampu menyerap 326.462 tenaga kerja, menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan serapan tenaga kerja tertinggi kedua di Pulau Jawa.

Menurut Gubernur Ahmad Luthfi, pembangunan daerah tidak dapat hanya bergantung pada APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang porsinya sekitar 15 persen. Sebaliknya, peran investasi yang mencapai 85 persen menjadi kunci utama, sehingga pendekatan pemerintahan kolaboratif terus dikedepankan.

Pemprov Jawa Tengah juga berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui jaminan kepastian berusaha, kemudahan perizinan berbasis digital, serta penguatan kerja sama dengan pelaku industri. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan vokasi, penguatan link and match dunia pendidikan dengan industri, serta program peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Untuk menopang investasi, pengembangan kawasan industri terus didorong. Seluruh kepala daerah di Jawa Tengah juga diimbau membuka kawasan industri maupun kawasan ekonomi baru guna meningkatkan daya tarik investasi di daerah masing-masing.

Berbagai upaya tersebut membuahkan hasil dan mendapatkan pengakuan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment dalam ajang Indonesia Kita Award yang diterima langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi di Jakarta pada 10 November 2025.

Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya investasi bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data BPS Jawa Tengah menunjukkan persentase penduduk miskin turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025.

 

Menatap 2026

Memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada pada fase pemulihan sekaligus transformasi struktural. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menyampaikan bahwa industri pengolahan tetap menjadi motor utama pertumbuhan, sementara sektor pertanian berperan menjaga ketahanan pangan dan stabilitas inflasi.

Ia menilai kedua sektor tersebut memiliki posisi strategis dalam struktur PDRB Jawa Tengah. Industri pengolahan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, sedangkan sektor pertanian berperan penting bagi ketahanan pangan regional dan nasional. Oleh karena itu, keduanya ditetapkan sebagai sektor prioritas pembangunan daerah.

Namun demikian, tantangan seperti fluktuasi harga pangan, dinamika global, dan ketersediaan bahan baku menuntut keseimbangan antara penguatan sektor manufaktur dan modernisasi pertanian agar pembangunan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan strategi melalui penguatan kawasan industri, percepatan investasi berbasis teknologi dan industri hijau, serta digitalisasi dan peningkatan produktivitas sektor manufaktur. Kemitraan antara industri dan petani juga terus diperkuat guna menjamin pasokan bahan baku dan menjaga stabilitas harga, yang didukung peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri.

(Kominfo/Humas Jateng)

Ssumber : jatengprov.go.id

IMG-20251226-WA0018-1024x683.jpg IMG-20251226-WA0016-1024x683.jpg IMG-20251226-WA0010-1024x683.jpg IMG-20251226-WA0011-1024x683.jpg IMG-20251226-WA0019-1024x683.jpg