JAKARTA - Suksesnya pendirian Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) atau shrimp estate di Kebumen, Jawa Tengah membuat daerah-daerah lain ingin belajar dan meniru bagaimana daerah-daerah yang punya wilayah laut bisa mendirikan BUBK.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto diberi kesempatan menjadi narasumber dalam Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru, yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kebumen diminta membagikan kiat sukses  pendirian BUBK pertama di Indonesia yang belum lama ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Acara berlangsung di Hotel Mercure Batavia Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Mengambil tema "Sinergitas Pusat dan Daerah Menuju Perikanan Budidaya yang Modern, Mandiri dan Berkelanjutan, acara ini diikuti oleh Kepala Dinas Kelatuan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia. 

Bupati menyampaikan, hal pertama kali yang disiapkan dalam pendirian BUBK adalah ketersedian lahan. Sebab, untuk mendirikan BUBK membutuhkan lahan yang cukup luas, sekitar 100 hektar, dan itu harus tanah milik pemerintah.

"Ketersediaan lahan itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita mau membangun kalau tidak punya lahan. Di Kebumen sendiri ada sekitar 300 hektar lahan milik Pemda yang berada di kawasan BUBK. 100 hektar diantaranya digunakan untuk membangun BUBK," ujar Bupati.

Bupati mengungkapkan, di masa-masa awal memang tidak mudah. Ada persoalan yang hadapi. Khususnya menyangkut pembebasan lahan. Karena diketahui lahan yang saat ini jadi lokasi BUBK, sudah berpuluh-puluh tahun dikelola oleh masyarakat sekitar.

Masyarakat ada yang menggunakan untuk kolam udang vaname, ada juga yang dikelola sebagai lahan pertanian. Di masa awal banyak masyarakat yang menentang, karena diprovokasi sejumlah pihak. Bahkan ada pendampingan dari pengacara.

"Jadi problemnya itu di awal-awal soal lahan. KKP sendiri belum mau membangun kalau persoalan lahan ini belum clean and clear. Masyarakat yang sudah lama mengelola lahan pemerintah itu banyak yang belum menerima program, bahkan sampai mengajukan hak milik," ujarnya.

Namun, persoalan itu bisa selesai dengan adanya komunikasi insentif antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

"Mereka kita ajak duduk bersama untuk bisa saling memahami dan mengerti apa yang akan kita perjuangkan," ucapnya.

Bupati bersyukur, proyek strategis nasional itu akhirnya bisa berjalan. Menurutnya,  kunci dari semua ini adalah pemerintah merangkul masyarakat. Mereka terus dilibatkan dalam proses pembangunan ini. Bahkan, pemerintah harus mengambil tenaga lokal.

"Kuncinya masyarakat jangan sampai ditinggal, libatkan mereka dalam setiap proses pembangunan. Waktu itu juga kita ajak ke Jepara untuk mengikuti pelatihan budidaya udang vaname, karena yang bekerja di BUBK kita ambil dari masyarakat lokal. Jadi ada pemberdayaan masyarakat di sana," terangnya.

Di BUBK itu, satu hektarnya bisa menghasilkan 40 ton. BUBK ini dibangun dengan konsep yang lebih modern dan ramah lingkungan. Selain bisa mendatangkan kesejahteraan masyarakat, BUBK juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saya kira kalau persoalan lahan sudah clear, beres ke atasnya. Komunikasi dengan Pemerintah Pusat pun lebih mudah," pungkasnya.