Naik Mobil Komando, Bupati Kebumen Temui Mahasiswa Demo Kenaikan BBM

KEBUMENKAB.GO.ID- Bupati Arif Sugiyanto menemui para mahasiswa dan buruh yang menggelar demonstrasi di depan Pendopo Kabumian, Jumat (16/9). Bupati bahkan sampai naik mobil komando untuk menyapa para massa aksi dan menyampaikan sikapnya terkait keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.

Diketahui para mahasiswa dari berbagai organisasi pergerakan kampus seperti PMII, HMI, IMM dan BEM yang ada di kampus Kebumen menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM. Demo juga diikut oleh para Buruh dari KSPSI yang tergabung dalam Aliansi Kebumen Membara (Menolak BBM Naik Bersama Rakyat).

Setidaknya demo diikuti oleh ratusan massa aksi, sebagai titik kumpul mereka bergerak dari Asrama Gedung Haji Kebumen pada Jumat sore menuju Gedung DPRD. Tak lama di depan gedung DPRD, massa aksi melanjutkan longmarch menuju Pendopo Kabumian guna menemui Bupati.

Bupati yang saat itu berada di Pendopo kemudian menyempatkan diri keluar menemui para massa aksi, bahkan sampai naik mobil komando. Pihaknya mempersilakan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya di muka umum sebagai bagian dari demokrasi.

"Saya yakin para mahasiswa yang memiliki nalar kritis ini berpikirnya untuk kemajuan bangsa. Yang penting tetap kompak, solid dan tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Silakan berunjuk rasa dengan damai," ujar Bupati.

Saat ditanya soal kenaikan BBM, Bupati menyampaikan, ini adalah kebijakan pusat, dan daerah tidak bisa berbuat banyak. Yang pastinya, Bupati turut menyampaikan rasa keprihatinan dengan kenaikan harga BBM, ini merupakan pilihan sulit, namun harus tetap diambil oleh pemerintah.

"Kita juga tidak tutup mata, mendengar apa apa yang menjadi keluhan masyarakat. BLT BBM kita bagikan, sembako dalam bentuk uang tunai, BLTDD, kita sebagian juga sudah dibagikan, Pemda telah menyiapkan anggaran Rp 6 miliar di APBD perubahan untuk penguatan ekonomi rakyat," jelas Bupati.

Usai bertemu dengan Bupati, massa aksi kemudian bergeser kembali ke Gedung DPRD Kebumen untuk menemui para anggota dewan. Aksi yang juga diikuti anak-anak SMK ini mendapat penjagaan ketat dari polisi, bahkan puluhan Brimob sampai diturunkan untuk mengamankan demo. 

Di depan gedung DPRD masa ditemui para pimpinan fraksi. Yakni FA Bambang Trisaktiono, Noviandri Dwi Alhadi dan Gigih Basokayadi (PDIP), Saman Halim dan Akhmad Sudiyono (PKB), Dodi Supriyanto (Gerindra), M Madkhan Anis (Nasdem), Agus Hamim (PPP), Ermi Kristanti dan Agus Supriyanto (PKS). Akhmad Sudiyono sempat naik ke mobil komando untuk menyampaikan dukungan DPRD atas aspirasi dan tuntutan mahasiswa. Namun para pimpinan Fraksi yang kemudian diminta bertanda tangan diatas surat pernyataan meminta waktu.

"Kami minta waktu untuk menelaah surat pernyataan ini, karena kebijakan naik dan turunnya BBM bukan kewenangan kami di daerah," kata Akhmad Sudiyono yang disambut sorakan kecewa dari peserta aksi.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiwa dengan polisi di pintu gerbang gedung DPRD. Para massa aksi kesal lantaran anggota dewan yang menemui mereka meminta duduk bersama di dalam gedung DPRD bersama perwakilan masa. Setidaknya ada 10 perwakilan massa aksi dari mahasiswa dan buruh yang dipersilakan masuk gedung DPRD.

"Meski sudah ditemui kita belum puas karena apa yang menjadi tuntutan kami tidak dipenuhi oleh para para anggota dewan," ujar Rian Jafar Sodiq mahasiswa dari PMII.

Sementara itu Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kebumen Akif Fatwal Amin menyampaikan, adanya kenaikan harga BBM sangat memberatkan. Terlebih masyarakat sendiri baru akan bangkit akibat dilanda Pademi Covid-19 selama hampir dua tahun. 

Untuk itu dalam tuntutannya, pihaknya dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Turunkan BBM bersubsidi ke harga semula dengan cara apapun. Jika tuntutan tersebut tidak bisa dipenuhi, maka mereka meminta pemerintah Kabupaten Kebumen bersama DPRD Kabupaten Kebumen untuk berpihak kepada rakyat dengan: 


1. Memberikan upaya riil guna menekan laju inflasi dan mengembalikan daya beli masyarakat;

2. Naikan UMK secara signifikan;

3. Perlindungan terhadap masyarakat ekonomi rentan;

4. Menyampaikan seluruh tuntutan masa aksi kepada Pemerintah Pusat.

"Kami percaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dan DPRD Kabupaten Kebumen masih punya hati nurani, masih bersama rakyat jelata dan masih membela wong cilik. Bukan rezim tiranik dan otoriter. Maka dari itu, buktikan. Kami menunggu realisasi janji-janji manis ketika kampanye pencalonan," jelas Akif. (al/dp)