KEBUMENKAB.GO.ID - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  Kabupaten Kebumen menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Diskominfo 2020 di Aula Diskominfo Jl. Kutoarjo No.6 Kebumen, Selasa (11/2/2020).

Forum terkait penyusunan rencana kerja Diskominfo tahun 2021 ini diikuti 80 peserta perwakilan dari jajaran OPD, Kodim, akademisi, kecamatan, media massa serta institusi terkait lainnya dengan narasumber Kepala Diskominfo Cokro Aminoto SIP MKes, Tatag Sajoko SH (Komisi A DPRD) , Haris Setiawan (BAPPEDA) dan Endra Wijayanto SE dari BPKAD.

Sekertaris Diskominfo Marjono MM mengatakan, forum perangkat daerah selalu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dengan harapan seluruh proses pengelolaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan sampai dengan kelangsungannya pembangunan bisa terlaksana dengan baik. 

"Sedangkan tujuannya, untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah sebagaimana rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2020 dengan usulan program indikator dan kegiatan hasil Musrenbang. Selain itu mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah," kata Marjono.

Marjono menambahkan, forum ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam rencana kerja perangkat daerah tahun 2021, dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah dan prioritas pembangunan daerah pada rancangan awal perangkat daerah serta berbagai regulasi yang terkait.

Isu Strategis

Pada kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Cokro Aminoto dalam presentasinya bertajuk Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2021 menyebutkan, ada beberapa isu strategis tahun 2021 yang akan dilakukan Diskominfo Kebumen. Beberapa isu strategis tersebut terkait dengan pengawasan dan pengendalian diseminasi informasi dan komunikasi, pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah, serta pelaksanaan layanan pengelolaan data elektronik untuk mendukung implementasi E-Government.

"Sedangkan sasaran kinerja Tahun 2021 adalah meningkatnya kualitas layanan komunikasi dengan target 90,38%," ujar Cokro Aminoto.

Cokro menjelaskan, jika pada tahun sebelumnya Diskominfo sudah melakukan review Renstra untuk inventarisasi masalah dan pengembangan infrastruktur, tahun 2021 menjadi awal dari Renstra OPD yang baru untuk 5 tahun kedepan. Cokro juga menjelaskan, ada beberapa hal yang sudah  diidentifikasi, diantaranya masih rendahnya kualitas informasi publik. 

"Informasi yang disampaikan pemerintah kabupaten tidak serta merta bisa ditangkap oleh seluruh masyarakat. Hal ini karena sarana infrastruktur masih belum menyuluruh dan masih ada daerah-daerah yang masih terkendala sinyal, namun bukan berarti blankspot," ungkapnya. 

Terkait keterbukaan informasi publik dan sengketa informasi, menurut Cokro secara  mekanisme permohonan informasi belum teratur, karena pemohon tidak melengkapi data. Sedangkan mekanisme pengelolaan PPID, kelembagaannya belum semua terbentuk dan bekerja optimal. 

"Kami berharap pada 2021, jaringan PPID sudah sampai ke desa. Sehingga infrastruktur pun harus sampai ke desa. Karena secara UU Keterbukaan informasi, desa sebagai badan publik  bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan informasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya

Permasalahan lain yang dihadapi Diskominfo, kata Cokro Aminoto  adalah rentan terhadap celah-celah keamanan. Karena seorang hacker  bisa masuk tidak harus ke website utama, tapi  masuk ke sistem informasi yang terhubung dengan sistem informasi pemerintah kabupaten.

"Selain itu masalah kualitas data sektoral juga belum baik. Hal ini perlu sinergitas antar OPD untuk menyelesaikan persoalan tersebut," tutupnya. (mn/dp)